Makassar (NusantaraBaru) – Tiga narasumber ahli turut berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Percepatan Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Sulawesi Selatan” yang digelar di Hyatt Place Makassar pada Senin lalu (11/11/2024).
Acara ini diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel, dengan Feri Tas, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati Sulsel, sebagai moderator.
– Advertisement –
Para narasumber yang hadir adalah:
1. Prof. Aminuddin Ilmar, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Marzuki DEA, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Dr. R. Hendrian, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Tiga Segmen Pengembangan Investasi
Prof. Aminuddin Ilmar menjelaskan tiga segmen penting dalam pengembangan investasi di Sulawesi Selatan.
Pertama, aspek kelembagaan. Menurutnya, pengelolaan investasi tidak boleh hanya ditangani oleh instansi teknis, melainkan memerlukan pendekatan kelembagaan yang lebih kuat.
Ia mendukung ide Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Sulsel.
Diperlukan dukungan optimal melalui pembentukan Satgas Investasi seperti yang digagas Pak Kajati Sulsel, ujar Prof. Aminuddin.
Kedua, perlunya rencana strategis pengembangan investasi.
Hingga saat ini, ia menilai ketiadaan rencana strategis menjadi hambatan bagi pengelolaan investasi, baik di pusat maupun di daerah.
Ketiga, Prof. Aminuddin menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Investasi di daerah, tidak hanya di pusat.
Ia menegaskan bahwa dukungan penuh harus diberikan hingga level daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan investasi.
Potensi Ekonomi Biru di Sulsel
Dr. R. Hendrian dari BRIN menekankan pentingnya investasi untuk menggali potensi ekonomi biru di Sulawesi Selatan, terutama dengan wilayah laut yang luas dan 332 pulau kecil di dalamnya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha, namun peran pemerintah daerah sangat vital dalam implementasinya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah kesiapan masyarakat, penyusunan tata ruang dan tata niaga, serta proses pengelolaan potensi dari hulu hingga hilir, pungkas Dr. Hendrian. ***
