Ambon (NusantaraBaru) – Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya kini didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan untuk mempercepat penerapan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Berdasarkan data terbaru dari Sekretariat Pusat KKS, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, baru Kota Ambon dan Kota Tual yang sudah melaksanakan KKS.
– Advertisement –
Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas pemerintah daerah dapat meningkat, terutama dalam membentuk kelembagaan dan forum KKS, serta memahami peluang dan tantangan yang ada.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, menjelaskan bahwa program KKS mencakup berbagai aspek pembangunan daerah.
Program ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya. Prasyarat utamanya adalah menuntaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang berdampak langsung pada harkat dan martabat bangsa, ungkapnya dalam rilis pada Jumat (8/11).
UNICEF Indonesia dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri pun menggelar sesi advokasi dengan materi panel, diskusi, pemaparan praktik baik, coaching, hingga penyusunan rencana tindak lanjut.
Partisipan dari 11 pemerintah daerah di Maluku hadir, termasuk Biro Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan.
Chief of Health UNICEF Indonesia, Mrunal Shetye, juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Saat ini baru 35% desa yang bebas dari BABS, dan hanya 2,9% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Acara ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang sehat dan tangguh melalui 9 pilar Kabupaten/Kota Sehat, ujarnya.
Sebagai langkah awal, seluruh pemerintah daerah di Maluku telah menyepakati rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara.
Dengan pembinaan Kemendagri dan Kemenkes, KKS diharapkan menjadi standar pembangunan daerah dalam mendukung kesehatan yang optimal, baik melalui upaya promotif maupun preventif.
Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan Ely Setyawati juga mengingatkan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. ***
