Makassar (NusantaraBaru) – Pembangunan Makassar New Port (MNP) yang digagas oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo merupakan langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur pelabuhan, terutama di wilayah timur Indonesia.
Proyek ini diharapkan mampu memperkuat posisi Makassar sebagai pusat logistik dan perdagangan yang strategis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional.
– Advertisement –
Executive Director Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menjelaskan bahwa Makassar New Port, atau yang juga dikenal sebagai TPK New Makassar, dirancang dengan kapasitas layanan kontainer yang jauh lebih besar dibanding pelabuhan sebelumnya.
Selain itu, fasilitas yang disediakan juga lebih modern dan canggih.
Proyek ini mencakup pembangunan dermaga yang lebih panjang, area penyimpanan yang luas, serta penerapan sistem teknologi informasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan.
Fasilitas yang lebih baik ini diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya pengiriman secara signifikan, serta memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis, ujar Abdul Azis.
Selain dampak ekonomis, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, memberikan peluang untuk terlibat dalam sektor logistik dan industri terkait.
Dengan peningkatan konektivitas antar pulau dan negara, MNP akan memperkuat hubungan perdagangan dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Pembangunan Makassar New Port sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Penguatan infrastruktur pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah.
Makassar New Port bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih cerah. Proyek ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, tambah Abdul Azis.
Di sisi lain, pada Senin lalu (7 Oktober 2024), sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk MNP, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Merespon aksi tersebut, Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Pelindo Regional 4, Rosfajrin Latuconsina, menyatakan bahwa pembangunan MNP telah dimulai sejak Juni 2015, setelah mendapatkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2010.
Rosfajrin juga menjelaskan bahwa pengurusan izin pembangunan MNP telah dimulai sejak 2010, dan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu.
Isu terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dipersoalkan oleh para demonstran baru menjadi syarat setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2021, sementara proyek MNP sudah dimulai sebelum aturan tersebut diterapkan.
Dengan izin Amdal yang sudah dikantongi sejak 2010, Pelindo menegaskan bahwa pembangunan MNP berjalan sesuai prosedur yang berlaku. ***
