Jakarta (NusantaraBaru) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem inovasi di seluruh Indonesia.
Ia mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar inovasi yang berkelanjutan bisa terwujud dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Bima saat membuka sesi Presentasi Kepala Daerah, bagian dari rangkaian penilaian Innovative Government Award (IGA) 2024, di Kantor Kemendagri, Senin, 28 Oktober 2024.
Acara ini diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri untuk mendorong daerah bersaing dalam inovasi.
Tidak cukup hanya memenangkan penghargaan; inovasi harus didukung oleh komunitas, riset, dan peran aktif filantropis, entrepreneur, dan sektor swasta lainnya, ujarnya.
Bima juga menekankan pentingnya peran generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, dalam proses kolaborasi.
Dengan keterlibatan mereka, inovasi daerah bisa lebih dinamis dan relevan mengikuti perkembangan zaman.
Ia menambahkan, kolaborasi tak hanya soal finansial, tapi juga soal semangat bersama untuk memajukan inovasi.
Menurutnya, beberapa daerah bahkan berhasil menjalankan program unggulan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah daerah yang inovatif mampu berkolaborasi dan tidak terhambat oleh keterbatasan APBD, jelasnya.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, melaporkan bahwa 55 daerah berpartisipasi dalam sesi presentasi kepala daerah, termasuk 10 provinsi, 22 kabupaten, 11 kota, serta beberapa daerah perbatasan, tertinggal, dan klaster Papua.
Banyaknya nominator IGA 2024 ini menunjukkan semangat untuk memperluas cakupan penilaian, memberikan kesempatan lebih banyak daerah meraih predikat terinovatif.
Setelah tahap presentasi, proses penilaian IGA akan dilanjutkan dengan validasi lapangan.
Hasil akhir akan ditentukan dalam sidang pleno tim penilai dan diumumkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Tim penilai terdiri dari 18 instansi, termasuk kementerian, akademisi, NGO, dan media, tambah Yusharto. ***