Jakarta (NusantaraBaru) – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, baru-baru ini menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi risiko banjir di perkotaan.
Wahyu Suharto, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ketahanan air dan adaptasi perubahan iklim, khususnya untuk mencegah ancaman banjir dan kelangkaan air di masa depan.
– Advertisement –
Dalam visi dan misi presiden, ketahanan air serta adaptasi perubahan iklim sudah menjadi prioritas, dan dituangkan dalam rencana pembangunan pusat hingga daerah.
Beberapa langkah utama yang akan dilakukan meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur, integrasi pengelolaan air perkotaan, serta pengaturan sempadan sungai.
Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) turut menjadi bagian dari upaya ini, dengan tujuan mengurangi risiko banjir di kota-kota tertentu melalui integrasi program, peningkatan kapasitas lintas daerah, dan penyusunan kebijakan nasional untuk manajemen risiko banjir.
Harapannya, program ini bisa mengurangi risiko banjir pada kota-kota terpilih, memperkuat koordinasi antar daerah, dan menyediakan kerangka kebijakan nasional yang mendukung pengelolaan risiko banjir perkotaan, ujar Wahyu dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2024).
Kolaborasi dari berbagai pihak, baik antar dinas di daerah maupun pusat, juga penting dalam penyusunan RAD yang berfokus pada pengelolaan wilayah aliran sungai secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
RAD ini akan disusun bersama setiap lima tahun untuk memastikan kebijakan pengurangan risiko banjir lebih efektif dan efisien.
Dengan RAD yang matang, pemerintah berharap dapat menyusun langkah-langkah konkret bagi ketangguhan kota terhadap banjir, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
RAD ini akan menjadi peta jalan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kota yang tangguh menghadapi bencana banjir, pungkas Wahyu. ***
