Bandung (NusantaraBaru) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan transparan.
Salah satu upaya terbaru adalah penerapan Program Review, yang mengadopsi model evaluasi publik dari Jepang.
– Advertisement –
Jasa Website & Artikel SEO
Program ini diyakini dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) dalam melaksanakan Program Review.
Program ini merupakan inisiatif dari Koso Nippon (Japan Initiative) dan bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
Nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama ini telah ditandatangani pada 29 Juli 2024 di Command Center BSKDN Kemendagri.
Kami telah melihat langsung bagaimana Program Review diterapkan di Toyama, Jepang, di mana lebih dari 6.000 program pemerintah berhasil dievaluasi dengan partisipasi masyarakat. Harapannya, kita dapat mengadopsi pendekatan ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat, ujar Yusharto saat acara Open Government Partnership (OGP) Lokal Indonesia Camp di Bandung, 5 November 2024.
Program Review melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga lansia, untuk memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan pemerintah.
Pendekatan ini terbukti efektif dalam memastikan layanan publik sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat serta meningkatkan transparansi pemerintah.
Melalui Program Review, masyarakat dari berbagai kalangan bisa menyampaikan pandangannya secara bebas. Misalnya, perwakilan remaja, ibu rumah tangga, hingga lansia, turut memberikan masukan atas berbagai program pemerintah daerah, tambah Yusharto.
Selain Program Review, Yusharto mengimbau pemerintah daerah untuk terus membangun kolaborasi lintas sektoral dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurutnya, kolaborasi ini membuka peluang bagi pemda untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, baik dalam maupun luar negeri.
Kerja sama lintas sektor dan wilayah bisa menjadi strategi efektif untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, pungkas Yusharto. ***
