Jawa Barat (NusantaraBaru) – Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berfokus memperkuat kolaborasi pentahelix guna meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Upaya ini ditekankan oleh Pelaksana Tugas (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN, Faisal Syarif, saat kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024.
– Advertisement –
Saat ini, penanggulangan bencana lebih banyak bersifat responsif. Meski langkah-langkah preventif sudah ada, hasilnya belum maksimal, jelas Faisal.
Faisal menambahkan, dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kegiatan pra-bencana.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang sistemik agar program-program pra-bencana lebih efektif dan mampu meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi bencana.
Dalam tahapan pra-bencana, ia mengusulkan pembentukan kurikulum tanggap bencana di sekolah-sekolah, kolaborasi dalam sosialisasi di lingkungan masyarakat, perusahaan, dan institusi pendidikan, serta pengembangan sistem peringatan dini yang mudah diakses masyarakat secara real time.
Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska, mendukung penuh inisiatif ini.
BPBD Kabupaten Bandung telah melaksanakan sejumlah kegiatan pra-bencana seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana, pemasangan Automatic Water Level Recorder (AWLR), dan penyediaan logistik tanggap darurat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk sektor swasta.
Kami setuju kolaborasi pentahelix perlu diperkuat, terutama di tahap pra-bencana, kata Uka.
Meski selama ini kolaborasi lebih banyak dilakukan saat atau pasca bencana, BPBD Kabupaten Bandung telah berupaya melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, termasuk akademisi, masyarakat, dan dunia usaha.
Uka juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan, sistem, dan infrastruktur yang memadai.
Untuk optimalisasi pra-bencana, kami membutuhkan sistem yang kuat, kebijakan tepat, infrastruktur memadai, serta sinergi dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana serta mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian. ***
