11 September (NusantaraBaru) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menegaskan maraknya praktik politik uang di Indonesia, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.
Saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (11/9/2024), Bamsoet menyebut bahwa politik uang tak hanya mencoreng demokrasi, tetapi juga membuat politik menjadi sangat mahal.
– Advertisement –
Akibatnya, banyak pejabat terjebak dalam korupsi demi mengembalikan biaya kampanye.
Bamsoet mengutip hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi yang menunjukkan, sebanyak 33 persen atau 63,5 juta pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 terlibat dalam politik uang.
Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan korban politik uang terbesar di dunia.
Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, karena politik uang menghambat tercapainya target SDGs, yang salah satunya bertujuan mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, ungkap Bamsoet.
SDGs sendiri, yang dilegitimasi oleh PBB sejak 2015, menargetkan pencapaian pada tahun 2030.
Namun, korupsi menjadi hambatan terbesar.
Kajian dari PBB menunjukkan bahwa korupsi menggerogoti 5 persen dari produk domestik bruto global, jelas Bamsoet.
Forum diskusi yang dihadiri berbagai pakar, termasuk Prof. Didin S. Damanhuri dari BS Center dan Peneliti Habibie Center Umar Juoro, memfokuskan pembahasan pada upaya akselerasi SDGs untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Bamsoet pun menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti angka kemiskinan yang masih mencapai 9,03 persen (setara 25,22 juta jiwa) serta ketimpangan pembangunan antarprovinsi.
Ketua DPR RI ke-20 ini juga menyoroti ketimpangan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana Provinsi Jakarta mencatat skor 82,46, jauh berbeda dengan Papua yang hanya mencapai 62,25.
Pertumbuhan ekonomi pun tidak merata, seperti Maluku Utara yang tumbuh 20,49 persen, sementara Nusa Tenggara Barat hanya 1,80 persen, tambahnya.
Bamsoet menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam pembangunan, agar seluruh kalangan terlibat dan merasakan manfaatnya secara merata.
Pembangunan harus berorientasi pada masa depan, demi diwariskan kepada generasi yang akan datang, pungkasnya.
Dengan maraknya tantangan yang ada, Bamsoet mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik dan merata. ***
